Net
Terbongkar! 7 Tersangka Korupsi Dana Perbaikan Jalan di Cirebon, Dugaan kasus korupsi kembali mencoreng wajah pemerintahan daerah. Kali ini, proyek perbaikan jalan di Kecamatan Losari dan Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, menjadi sorotan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2024.
Dari total nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah, ditemukan indikasi kuat bahwa sebagian besar pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Skandal ini membuka mata publik akan pentingnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur di daerah yang sering kali menjadi ladang korupsi terselubung.
Modus Operandi Korupsi Proyek Jalan
Proyek peningkatan jalan lingkungan dan drainase yang seharusnya menjadi manfaat besar bagi masyarakat justru menjadi sumber kerugian negara. Menurut data yang disampaikan Kejari Cirebon, pekerjaan di Kecamatan Lemahabang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,88 miliar, sementara proyek serupa di Kecamatan Losari bernilai sekitar Rp 1,65 miliar. Namun, hasil pengecekan fisik di lapangan menunjukkan bahwa di Lemahabang hanya sekitar 27,51% pekerjaan yang benar-benar dilakukan, dan di Losari lebih parah lagi, hanya sekitar 9,43% yang diselesaikan.
Tim ahli yang ditunjuk Kejari menyatakan bahwa sisa pekerjaan tidak dikerjakan sama sekali, meskipun anggaran telah cair dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Akibat dari tindakan ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,69 miliar.
Tujuh Tersangka Korupsi: Dari ASN hingga Kontraktor Swasta
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu malam (28/5/2025), menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan tujuh tersangka. Mereka terdiri dari satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan enam orang dari pihak swasta.
Tersangka utama adalah AP, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon. AP juga merangkap jabatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga memiliki kendali penuh atas proyek tersebut. Posisi ini menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Selain AP, dua pejabat lainnya yakni DT sebagai Pengendali Kegiatan dan RSW sebagai Pengendali Pengawasan juga ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan empat orang lainnya yang berasal dari pihak swasta adalah OK, C, LM, dan T. Mereka merupakan kontraktor yang dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut, namun diduga kuat ikut terlibat dalam praktik korupsi ini.
Dampak Langsung Korupsi Bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Korupsi proyek infrastruktur seperti ini menimbulkan dampak besar, tidak hanya bagi negara secara finansial, tetapi juga bagi masyarakat luas. Jalan dan drainase yang seharusnya diperbaiki untuk menunjang aktivitas warga kini terbengkalai. Akses jalan yang rusak, rawan banjir, dan tidak layak dilalui akan semakin menyulitkan kehidupan masyarakat, khususnya di dua kecamatan tersebut.
Lebih jauh lagi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ikut tercoreng. Skandal ini memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan proyek, dan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa banyak proyek serupa yang bernasib sama namun luput dari sorotan hukum.
Langkah Hukum dan Ancaman Pidana Korupsi
Kejari Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa penetapan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang cukup. Kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Ancaman hukuman bagi para tersangka bisa mencapai maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga membuka kemungkinan adanya pengembangan kasus untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan pihak lain, dan potensi pidana tambahan seperti pencucian uang.
Pentingnya Reformasi Sistem Pengadaan dan Pengawasan
Kasus ini sekali lagi menjadi alarm keras bagi pentingnya reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan penting antara lain:
- Pengawasan Berlapis: Harus ada sistem kontrol yang tidak hanya mengandalkan internal dinas, tetapi juga melibatkan pihak independen.
- Pemutusan Jabatan Ganda: Seorang pejabat tidak boleh merangkap PA dan PPK karena rawan konflik kepentingan.
- Audit Fisik Rutin: Setiap proyek infrastruktur harus diaudit secara berkala, bukan hanya di atas kertas tetapi pengecekan lapangan secara menyeluruh.
- Transparansi Proyek: Informasi terkait nilai kontrak, pelaksana, dan progres proyek harus dibuka ke publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Kesimpulan: Keadilan Harus Ditegakkan, Reformasi Harus Dilanjutkan
Skandal korupsi proyek perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon bukan hanya soal angka kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Ini adalah refleksi dari persoalan sistemik yang selama ini menghantui dunia pengadaan proyek pemerintah. Meski hukum akan berjalan dan para pelaku diproses, yang lebih penting adalah menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan titik balik reformasi.
Pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan benar-benar membawa manfaat nyata. Dana publik adalah amanah rakyat, dan setiap rupiah yang disalahgunakan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.
Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada celah bagi korupsi untuk dibiarkan tumbuh. Penegakan hukum yang tegas dan sistem birokrasi yang transparan adalah dua pilar utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
